Panduan Profesional tentang Coretax
Panduan Profesional tentang Coretax
Blog Article
Melalui digitalisasi proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak, Coretax DJP berupaya menekan potensi kesalahan manual dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Intinya, sistem Coretax DJP diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan.
Proses sertifikasi halal berada di bawah koordinasi BPJPH (di bawah Kementerian Agama), yang bekerja sama dengan LPH sebagai lembaga pemeriksa, dan MUI sebagai pemberi fatwa. Meskipun MUI dulu menjadi pihak utama dalam sertifikasi halal, kini perannya lebih fokus pada pemberian fatwa setelah pemeriksaan dilakukan.
Artikel ini akan membantu Anda memahami perbedaan keduanya secara lebih mendalam, serta menjelaskan mengapa Anda sebaiknya mengurus izin BPOM terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Apabila anda mempunyai kesulitan terhadap pembuatan Izin BPOM, anda bisa menggunakan jasa pengurusan Izin BPOM milik IZIN.co.id. Semua proses akan dilakukan dengan cepat oleh team profesional kami, agar anda dapat segera memiliki perusahaan yang kredibel dan valid.
CO.ID. Semua proses akan dilakukan dengan cepat oleh team profesional kami agar anda dapat dengan cepat memiliki jasa konstruksi yang kredibel, dan valid.
Dalam hal ini, pembuatan kode billing menjadi satu rangkaian dengan kegiatan sebelumnya. Dengan begitu, kemungkinan kesalahan dalam pembuatan kode billing dapat dikurangi.
Dengan memiliki sertifikat BPOM, produk kosmetik Anda menjadi lebih terpercaya bagi konsumen. Jadi, jangan lupa mendaftarkan izin edar untuk produk kosmetik yang dijual.
Bagaimana cara daftar BPOM skincare dan kosmetik? Proses pendaftaran membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja setelah mendapatkan nomor identitas produk.
Bagi mereka yang belum memiliki NPWP dan bermaksud mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka dapat menggunakan Coretax untuk melakukan pendaftaran NPWP. Registrasi dapat dengan mudah dilakukan yaitu melalui menu Daftar di Sini.
Golongan A, izin produksi untuk industri kosmetika yang get more info mampu membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, setiap pemohon notifikasi hanya dapat mengajukan izin edar untuk satu nama kosmetik, kecuali dalam kasus tertentu seperti dari perusahaan yang berkaitan atau untuk focus on pemasaran yang berbeda.
Dengan adanya nomor ini, konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut telah melewati proses uji yang sah. NIE juga menjadi dokumen penting saat produk ingin didistribusikan ke pasar ritel, e-commerce, atau diekspor.
Walaupun begitu, pembuatan kode billing secara mandiri masih tetap dimungkinkan di dalam sistem Coretax DJP. Ini ada di skema ketiga pembuatan kode billing, yaitu untuk aktivitas selain pembuatan SPT dan pembayaran tagihan atau ketetapan pajak.
Produk yang tidak bersertifikat halal harus mencantumkan label “belum bersertifikat halal” di kemasannya. Jadi meski bertahap, kewajiban ini bersifat mengikat di masa depan.